Memahami Berbagai Aturan Penggajian yang Mengacu Pada Penerapan UMR Gresik

Suatu Perusahaan pastinya perlu mengikuti setiap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut berlaku juga dalam proses pemberian gaji kepada setiap karyawan. Proses penggajian perlu dilakukan dengan perhitungan dan mengacu pada ketetapan UMR. Berikut adalah aturan penggajian yang perlu dilakukan sesuai standar UMR Gresik

Memahami Isi UU Ketenagakerjaan

Pada prinsipnya, UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 mengatur tentang pengusaha tidak boleh membayar upah di bawah upah minimum. Namun, pengusaha dapat menunda pembayaran upah minimum. Gubernur memutuskan penangguhan tidak lebih dari 12 bulan. Setelah izin yang ditangguhkan berakhir, kontraktor wajib menerapkan peraturan upah minimum yang baru.

Tentu saja, ketika sebuah perusahaan membayar upah berdasarkan pendapatan, itu melanggar hukum dan peraturan peraturan pengupahan. Perusahaan yang memberi upah di bawah standar minimum dipidana dengan pidana penjara paling singkat selama satu tahun dan paling lama yaitu empat tahun dan/atau denda sedikitnya Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.

Pasal 90 (1) UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pada intinya mengatur bahwa pengusaha tidak boleh membayar di bawah upah minimum. Selanjutnya Pasal 91 Kitab Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan hal tersebut dengan menyatakan bahwa upah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau karyawan

Upah yang diberikan tersebut tidak boleh lebih rendah dari jumlah ketentuan pengupahan menurut peraturan perundang-undangan berlaku. Jika kontrak antara kontraktor dan pekerja lebih rendah atau bahkan bertentangan peraturan perundang-undangan, maka kontrak tersebut dianggap batal serta kontraktor wajib membayar gaji karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada umumnya kesepakatan terkait dengan pengupahan antara pekerja atau karyawan dan pengusaha tidak boleh kurang dari peraturan pengupahan sesuai yang ditetapkan, biasanya peraturan pengupahan di setiap daerah ditetapkan dengan keputusan gubernur yang dijadikan acuan untuk menentukan besaran upah minimum untuk para pekerja

Meskipun pemberi kerja tidak dapat membayar upah di bawah upah minimum, pemberi kerja dapat menunda pembayaran upah minimum berdasarkan Bagian 90 (2) dari Kode Perburuhan. Baik karyawan maupun pimpinan perusahaan juga perlu mengetahui dan memahami dengan baik aturan ketetapan ini agar terhindar dari hal yang merugikan

Mengetahui Standar atau Upah Minimum Regional di Gresik

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa perusahaan yang tidak memberikan gaji sesuai dengan aturan pemerintah maka akan dikenakan sanksi pidana penjara selama 1 hingga 4 tahun atau denda dengan jumlah Rp 100 juta sampai dengan Rp 400 juta. Oleh karena itu, anda perlu memastikan bahwa perusahaan tempat bekerja sudah menerapkan gaji dengan layak

Misalnya, jika perusahaan membayar upah yang Anda jelaskan yaitu sekitar 80% dari upah minimum, pekerja/pegawai dapat memulihkan sisa saldo melalui proses pengadilan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (“PHI – Hukum”).¬†Banyak aturan yang perlu dipahami oleh perusahaan dan karyawan

Proses penetapan UMR pastinya dilakukan dengan banyak pertimbangan. hal tersebut ditetapkan dengan beberapa perhitungan muai dari kondisi ekonomi daerah hingga beberapa alasan lainnya. Untuk jumlah UMR Gresik yang bisa diperoleh oleh setiap pekerja yaitu dengan jumlah Rp 4,5 juta. Jumlah tersebut adalah jumlah minimum yang harus diberikan perusahaan

Mengetahui jumlah atau besaran UMR memang menjadi hal yang wajib bagi setiap karyawan dan juga pimpinan perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk bisa memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak sehingga tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itu, anda perlu memahami dengan benar berapa dan bagaimana penentuan UMR setempat.